Rumiadi Apresiasi Harmonisasi Tujuh Rancangan Produk Hukum Daerah Murung Raya
PURUK CAHU, 7Menit.com – Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, S.E., S.H., M.H., mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang telah menyelesaikan proses harmonisasi tujuh rancangan produk hukum daerah di Aula Kahayan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (11/11/2026).
Menurut Rumiadi, harmonisasi merupakan tahapan penting dalam memastikan setiap produk hukum daerah memiliki landasan hukum yang kuat, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan secara efektif.
“Regulasi yang baik harus disusun secara cermat, memiliki landasan hukum yang kuat, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” ujarnya.
Ia menilai, tujuh rancangan produk hukum daerah yang diharmonisasi tersebut memiliki relevansi dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Murung Raya.
Adapun tujuh rancangan tersebut meliputi pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), pedoman pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi, perubahan standar harga satuan barang dan jasa serta standar biaya Tahun Anggaran 2026, tata cara pengelolaan belanja tidak terduga, pedoman kerja sama publikasi pemerintah daerah dengan media massa, serta pemberian tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara (ASN).
Rumiadi menegaskan, DPRD Kabupaten Murung Raya siap mendukung dan mengawal tahapan pembentukan regulasi tersebut agar menghasilkan aturan yang jelas, memiliki kepastian hukum, serta dapat diterapkan secara efektif dalam pelaksanaan pemerintahan.
Menurutnya, koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah menjadi faktor penting dalam memastikan substansi setiap rancangan regulasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat.
Ia berharap hasil harmonisasi tersebut dapat menjadi landasan yang kuat sebelum ketujuh rancangan produk hukum daerah itu memasuki tahapan pembentukan selanjutnya.
“Kita ingin setiap aturan yang lahir benar-benar bermanfaat, memperkuat pelayanan publik, dan menjaga tertib administrasi pemerintahan di Murung Raya,” tutup Rumiadi. (ptri).
