Aksi Unras di Kantor BBWS Pompengan Jeneberang Memanas, Dugaan Ucapan Kasar Picu Ketegangan: Ketua Umum PERADMI Imbau Massa Tidak Arogan

Screenshot_20261118_202928_Gallery

SULSEL — 7MENIT.COM — Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Rabu (18/11/2026), sempat memanas setelah sejumlah oknum massa aksi diduga melontarkan ucapan kasar dan tidak sopan yang memicu ketidaknyamanan di kalangan pegawai.

Puluhan massa mendatangi kantor BBWS Pompengan Jeneberang untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi. Pada awalnya, kegiatan tersebut berlangsung dalam situasi aman dan terkendali. Namun, suasana mulai berubah ketika beberapa oknum demonstran diduga melontarkan kata-kata bernada kasar dan tidak pantas kepada pihak yang berada di lingkungan kantor.

Salah satu ucapan yang terdengar, yakni kata “tailaso”, disebut menjadi pemicu ketegangan dan membuat sejumlah pegawai merasa tersinggung serta tidak nyaman.

Seorang pegawai BBWS Pompengan Jeneberang menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melarang masyarakat, mahasiswa, maupun kelompok aktivis untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa.

Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang harus dihormati. Namun, hak tersebut hendaknya dijalankan dengan tetap mengedepankan etika, kesopanan, serta penghormatan terhadap pihak lain.

“Kami tidak melarang teman-teman melakukan aksi unjuk rasa ataupun menyampaikan aspirasi di kantor kami. Silakan menyampaikan pendapat, tetapi jangan sampai dilakukan dengan cara arogan, apalagi melontarkan kata-kata kasar dan tidak sopan,” ungkap salah satu pegawai.

Praktisi Hukum Soroti Etika Penyampaian Aspirasi

Sementara itu, praktisi hukum Prof. Dr. Muhammad Nur, S.H., M.Si., CFLS., turut memberikan pandangan terkait dinamika aksi unjuk rasa yang melibatkan aktivis maupun mahasiswa.

Ia mengingatkan bahwa dalam menyampaikan kritik terhadap institusi atau pihak tertentu, para demonstran hendaknya tetap mengedepankan sikap bijaksana, santun, dan beradab.

Menurutnya, tujuan utama demonstrasi adalah menyampaikan aspirasi agar dapat diterima, dipahami, serta memperoleh perhatian dari pihak yang menjadi sasaran tuntutan. Oleh karena itu, tindakan arogan maupun penggunaan bahasa yang tidak pantas justru berpotensi mengaburkan substansi perjuangan.

“Ketika kita berhadapan dengan siapa pun yang menjadi sasaran sorotan, sebaiknya tetap bijak dan sopan dalam menyampaikan aspirasi. Jangan sampai persoalan yang ingin disampaikan justru tertutupi oleh tindakan yang tidak pantas,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa penyampaian aspirasi bukanlah persoalan siapa yang paling kuat atau paling berani, melainkan bagaimana tuntutan dapat disampaikan secara konstruktif sehingga memperoleh respons yang baik.

“Ini bukan persoalan siapa yang kuat dan hebat, tetapi bagaimana aspirasi adik-adik dapat diterima dengan baik oleh pihak yang menjadi sasaran. Sikap santun dan komunikasi yang baik tentu akan lebih membuka ruang dialog,” tambahnya.

Pegawai BBWS Pertimbangkan Langkah Hukum

Di sisi lain, salah seorang pegawai BBWS Pompengan Jeneberang yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyatakan keberatan atas dugaan ucapan kasar yang dilontarkan oleh oknum massa aksi.

Ia menilai, penyampaian aspirasi seharusnya tidak disertai dengan penghinaan, kata-kata kotor, maupun tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik di lingkungan kantor.

Pihaknya bahkan menyatakan akan mempertimbangkan untuk melaporkan dugaan perbuatan tersebut kepada aparat penegak hukum, termasuk Polrestabes Makassar maupun Polda Sulawesi Selatan, apabila dinilai telah memenuhi unsur pelanggaran hukum.

“Ucapan kasar yang dilontarkan tentu membuat kami tidak nyaman. Kami juga memiliki hak untuk dihormati. Jika memang terdapat dugaan pelanggaran hukum, kami akan mempertimbangkan untuk menempuh langkah sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Aksi Unjuk Rasa Harus Tetap Mengedepankan Etika

Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin, tetapi pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketertiban, keamanan, serta penghormatan terhadap hak orang lain.

Kritik terhadap institusi pemerintah maupun pihak tertentu merupakan bagian penting dari kontrol sosial. Namun, penyampaian kritik yang disertai ucapan kasar, penghinaan, atau tindakan arogan berpotensi menimbulkan persoalan baru dan menghambat terciptanya dialog yang konstruktif.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak penyelenggara aksi maupun pihak BBWS Pompengan Jeneberang terkait keseluruhan tuntutan yang disampaikan dalam demonstrasi tersebut.

Laporan: REDAKSI